Soal Sering Ditanya

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman adalah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan Sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi Warga Sekolah.

Urgensi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ialah: 1. Pergeseran Paradigma Kebijakan dari Reaksioner Kuratif menjadi Promotif Preventif. Sebagai bentuk dari perwujudan pendidikan bermutu untuk semua, paradigma pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan harus bergeser menjadi paradigma promotif-preventif yang mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan hak anak. 2. Dinamika Acuan Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan. Diperlukan peraturan menteri baru yang secara aktif mengacu regulasi seperti: UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP Tunas dan sebagainya. 3. Partisipasi dan Peran Serta Warga Sekolah, Keluarga, Masyarakat, Media. Penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan dan gotong royong dengan pelibatan aktif murid, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, masyarakat, dan media.

Sekolah harus aman dan nyaman karena sekolah adalah tempat belajar, bertumbuh, berkembang dan membentuk karakter. Oleh karena itu, Sekolah yang aman dan nyaman menjadi jaminan Warga Sekolah untuk dapat belajar, bekerja, berinteraksi dalam suasana yang tenang, menghargai martabat manusia, mendukung perkembangan bersama, serta aman dari risiko yang mengganggu keselamatan.

Prinsip dasar Budaya Aman Nyaman terdiri dari 9 asas: 1. Humanis: Sekolah memandang setiap individu sebagai manusia yang bermartabat, memiliki hak asasi, dan diperlakukan tanpa kekerasan serta penuh kasih sayang. 2. Komprehensif: Pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dalam mendukung tumbuh kembang dan motivasi belajar Murid. 3. Partisipatif: Pelibatan yang berkesadaran dan bermakna antara Warga Sekolah dan pemangku kepentingan. 4. Kepentingan Terbaik Anak: Setiap keputusan dan tindakan mengutamakan pemenuhan hak anak. 5. Nondiskriminatif: Perlakuan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, etnis, budaya, bahasa, serta kondisi fisik, mental, dan intelektual. 6. Inklusif: Perlakuan yang mengakomodasi dan menjamin penyertaan penuh penyandang disabilitas. 7. Kesetaraan Gender: Relasi sejajar antara perempuan dan laki-laki. 8. Harmonis: Hubungan yang selaras, saling menghormati, dan berkeadaban. 9. Berkelanjutan: Penyelenggaraan secara konsisten dan berkesinambungan.

Cakupan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman meliputi: 1. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual: Pelindungan kebebasan beribadah, penguatan nilai spiritual, dan penyediaan sarana ibadah yang layak. 2. Pelindungan Fisik: Pengondisian lahan, bangunan, dan ruang sesuai standar; akomodasi bagi penyandang disabilitas; lingkungan sehat dan bersih; minimalisasi area berisiko; dan penguatan sistem keamanan. 3. Kesejahteraan Psikologis dan Keamanan Sosiokultural: Kesempatan setara untuk berpendapat dan berekspresi; dukungan psikologis dan sosial; lingkungan inklusif; dan hubungan yang setara dan saling menghormati. 4. Keadaban dan Keamanan Digital: Penerapan adab dan etika digital; penguatan literasi digital; dan pelindungan data pribadi.

Manfaat Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: 1. Lingkungan belajar lebih aman dan kondusif 2. Kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis terjaga 3. Pemenuhan hak dan kebutuhan murid secara menyeluruh 4. Hubungan antarwarga sekolah lebih harmonis dan saling menghormati 5. Pencegahan dan penanganan masalah lebih cepat dan tepat 6. Murid berkembang secara akademik dan karakter 7. Peran semua pihak menjadi jelas dan saling menguatkan 8. Keamanan dan etika di ruang digital lebih terjaga 9. Budaya positif yang berkelanjutan

Yang berperan dalam menyusun dan melaksanakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman adalah seluruh warga sekolah: 1. Murid 2. Kepala Sekolah 3. Guru 4. Tenaga Kependidikan selain Pendidik Pelibatan murid antara lain: - Partisipasi aktif dalam penyusunan kesepakatan kelas, tata tertib, dan kode etik Sekolah - Pengembangan forum komunikasi antar-Murid - Penerapan metode Pendidik sebaya dan tutor sebaya

Peran orang tua/wali murid tercantum di Pasal 36 Permendikdasmen: 1. Menyelaraskan nilai dan pola pengasuhan di rumah dengan pendidikan karakter di Sekolah 2. Komunikasi aktif dan konstruktif dengan Sekolah terkait perkembangan murid 3. Memantau dan mendampingi aktivitas Murid di luar jam Sekolah, termasuk di ruang digital 4. Membentuk forum komunikasi untuk koordinasi dengan pihak Sekolah 5. Melaksanakan kelas untuk Orang Tua/wali murid

Mekanisme evaluasi sesuai Pasal 41: 1. Menteri, gubernur, bupati/walikota, dan Kepala Sekolah sesuai kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi. 2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. 3. Kepala Sekolah melaporkan hasil kepada Pokja sesuai kewenangan. 4. Pokja menyampaikan laporan kepada gubernur atau bupati/wali kota. 5. Gubernur dan bupati/wali kota melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri.

Tim Pokja terdiri dari: Susunan: - Ketua: Sekretaris Daerah - Wakil Ketua: Kepala Bappeda - Koordinator: Kepala Dinas Pendidikan Anggota: - Bidang Pendidikan - Bidang PPPA - Bidang Sosial - Bidang Kesehatan - Bidang Dukbangga - Bidang Kominfo Dapat melibatkan: - Kepolisian - Tokoh masyarakat/agama, akademisi, atau organisasi profesi - OMS dan mitra lainnya Masa tugas Pokja 4 tahun dan dapat diperpanjang.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, TPPK dinyatakan tidak lagi berlaku di sekolah. Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan murid serta partisipasi orang tua, masyarakat, dan media.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Satgas dinyatakan tidak lagi berlaku. Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di pemerintah daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang terdiri dari lintas perangkat daerah dan dapat melibatkan aparat penegak hukum, organisasi profesi, organisasi masyarakat, serta para mitra pembangunan yang relevan.

Penanganan Pelanggaran Kolaboratif adalah pendekatan penanganan pelanggaran secara menyeluruh yang mengutamakan kerja sama untuk memperoleh solusi terbaik tanpa merugikan pihak yang mengalami perlakuan tidak adil. Pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau kode etik ditangani oleh Sekolah melalui: 1. Identifikasi dan klasifikasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran 2. Penanganan dugaan pelanggaran 3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti Sekolah melalui mekanisme rujukan yang ditangani oleh Pokja sesuai kewenangan.

Pendanaan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman bersumber dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembentukan Pokja dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan melalui keputusan resmi kepala daerah (Pasal 28-30): - Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di wilayahnya dengan membentuk Pokja. - Gubernur membentuk Pokja untuk kewenangan tingkat provinsi. - Bupati/Wali Kota membentuk Pokja untuk kewenangan kabupaten/kota. - Pokja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/wali kota. - Pembentukan Pokja paling lambat 6 bulan sejak peraturan diundangkan.